IKNPOS.ID – Meski Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan pintu masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), namun hingga kini belum ada dampak signifikan kehadiran IKN bagi kabupaten tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan ketika Pemerintah Kabupaten PPU melakukan audiensi strategis dengan Kementerian PPN/Bappenas.
“Infrastruktur masih tertinggal, pelayanan dasar masih tanggung, sementara aset hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” ungkap Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat, 25 Juli 2025.
Related Post
Menurutnya, sebagai daerah asal dan terdekat IKN, Kabupaten PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia.
Posisi Kabupaten PPU sebagai mitra utama pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi.
“Kami sudah susun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas, jadi mohon agar program prioritas mulai pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera dapatkan dukungan,” lanjutnya.
Pemerintah Kabupaten PPU berharap pemerintah pusat memberikan perhatian yang setara atas peran strategis sebagai pintu masuk IKN, melalui dukungan konkret terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan penguatan kapasitas wilayah sebagai mitra utama IKN.
Sepuluh Desa dan Satu Kelurahan di Sepaku Masuk Wilayah IKN
Sebanyak 10 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sepaku masuk wilayah IKN, timpal Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara Raup Muin.
Dengan demikian, ke depan tidak lagi memenuhi syarat administratif sebagai kecamatan.
Kebijakan bebas pungutan pajak dan insentif fiskal di IKN berdasarkan Permenkeu No. 28 Tahun 2024, juga menyebabkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara hilang.
Sebagai wilayah penyangga IKN, menurut Raup Muin, Kabupaten Penajam Paser Utara menanggung beban fiskal tambahan.
Terutama untuk pembiayaan infrastruktur penghubung dan penunjang IKN seperti jalan akses, fasilitas transportasi, dan jaringan utilitas dasar.
Terverifikasi Dewan Pers