IKNPOS.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong kedaulatan energi daerah, khususnya Kalimantan Timur (Kaltim), melalui pemberian Participating Interest (PI) 10 persen dari pengelolaan Blok Eni.
Blok migas yang dikelola oleh perusahaan migas asal Italia, Eni, ini berada di wilayah North Ganal, Kalimantan Timur. Temuan gas di sana diperkirakan mencapai 5 miliar kaki kubik, menjadikannya salah satu proyek energi strategis nasional.
“Saya akan kasih hadiah untuk Pemda Kaltim. Tahun 2027, Eni mulai produksi, dan PI-nya kita minta untuk diserahkan ke Pemda,” tegas Bahlil saat menyampaikan pernyataan pada Sabtu, 19 Juli 2025.
Related Post
Proyek North Ganal ini termasuk dalam agenda besar SKK Migas dan diklaim sebagai salah satu investasi energi terbesar saat ini, dengan nilai mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp164 triliun. Produksi minyak dan gas dari blok ini ditargetkan dimulai antara tahun 2027 hingga 2029.
Menurut Bahlil, PI 10 persen akan memberikan tambahan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim, yang selama ini menjadi andalan pembiayaan pembangunan daerah.
“Kalau PI-nya jalan, DBH-nya akan nambah. Tapi saya ingatkan, jangan sampai PI itu mandek gara-gara perusahaan daerahnya belum siap,” ujar Bahlil.
Bahlil juga menekankan pentingnya desentralisasi dalam pengelolaan sumber daya, agar daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton. Ia mengkritik struktur perizinan tambang yang selama ini terlalu tersentral di Jakarta, dan menyebut bahwa pemerintah sedang merevisi regulasi agar UMKM dan koperasi di daerah bisa langsung mendapat prioritas tanpa tender.
“Kalau tender kebanyakan muter-muter. Sekarang, pakai UU baru, kita dorong supaya daerah bisa ambil peran lebih besar,” tegasnya.
Tak hanya soal PI Migas, Bahlil juga mengungkap rencana besar lainnya: pembangunan pabrik etanol di Kaltim sebagai bagian dari hilirisasi sektor energi nasional. Fasilitas ini ditargetkan mulai dibangun bersamaan dengan produksi migas dari Blok Eni yang direncanakan berjalan pada 2027.
Terverifikasi Dewan Pers