IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya semata mengejar kelengkapan infrastruktur, tapi juga membentuk ekosistem. Salah satu ekosistem yang dibangun adalah pendidikan.
Untuk itu, dukungan dari perguruan tinggi sangat diperlukan demi terciptanya ekosistem pendidikan yang berjenjang. Salah satu perguruan tinggi yang sudah menyatakan kesiapan mendukung ekosistem pendidikan di IKN adalah Universitas Mulawarman (Unmul).
Unmul berencana mendirikan gedung fakultas baru di kawasan IKN. Guna mendukung rencana itu, lima hektare lahan telah diajukan ke pihak terkait.
Related Post
Hal ini disampaikan oleh Rektor Unmul, Abdunnur, usai acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-22 Fakultas Hukum Unmul, Rabu, 8 Juli 2025.
“Kita kemarin sudah mengajukan lima hektare untuk pembangunan sarana fisik lainnya, termasuk untuk pengembangan prodi atau fakultas yang berdiri di sana, termasuk magister yang berada di luar kampus utama,” ujar Abdunnur.
Menurutnya, pendirian fakultas ini bertujuan untuk memberi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan IKN.
Ia menjelaskan, kehadiran Unmul di IKN juga beriringan dengan perguruan tinggi lain di Indonesia melalui kerja sama dalam bentuk konsorsium, sehingga bisa menghadirkan kampus dengan standar pendidikan bertaraf internasional.
Sudah Bangun Rumah Tropis dan tanam pohon di Bukit Soeharto
Sebelum merancang pendirian fakultas di IKN, Unmul sudah terlibat dalam kegiatan pendidikan dan lingkungan di kawasan tersebut.
Salah satunya yang sudah berjalan adalah pembangunan rumah tropical tropis, yang difungsikan sebagai pusat pembelajaran sekaligus menjadi sistem penyangga IKN, khususnya untuk menjaga kawasan hutan.
“Sejauh ini kita sudah punya education center, rumah tropical tropis yang sudah kita bangun sebagai wahana pendidikan dan education center dan tempat penanaman tumbuhan endemik kalimantan sekitar 20-an hektar,” kata Abdunnur.
Selain itu, pihaknya juga telah menanami lima hektare area di Bukit Soeharto dengan pohon-pohon endemik Kalimantan.
Terverifikasi Dewan Pers