IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) diminta untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) yang berada di sekitar kawasan IKN.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan kepentingan daerah penyangga dan menghindari potensi konflik lahan serta sosial.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, pembangunan IKN bukan hanya soal infrastruktur nasional, tapi juga berkaitan erat dengan keseimbangan regional dan pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
“Komisi II DPR meminta OIKN memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sekitar IKN, agar pembangunan berjalan terpadu, tidak tumpang tindih, serta mencegah konflik lahan,” tegas Aria, Selasa, 8 Juli 2025.
Pernyataan itu dilontarkan Aria dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ia menjelaskan, penguatan sinergi dengan Pemda akan menciptakan stabilitas yang dibutuhkan dalam proses pembangunan jangka panjang. Termasuk dalam hal tata ruang, penataan sosial, hingga pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan pengawasan.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI juga menekankan pentingnya OIKN menyusun roadmap pembangunan yang terukur, termasuk pengelolaan risiko terhadap potensi pembengkakan biaya dan hambatan sosial di lapangan.
“Komisi II meminta kepada OIKN nantinya menyampaikan capaian output dari setiap program bukan hanya progres fisik untuk menilai efektivitas pembangunan IKN,” lanjut Aria.
