IKNPOS.ID – Menjelang Pi Day 2 (28 Juni), panasnya diskusi tentang Global Consensus Value (GCV) atau juga disebut GVC kembali mengemuka.
Isu ini membagi opini tajam di komunitas Pi Network: apakah nilai simbolis $314.159 per Pi Coin realistis, ataukah hanyalah alat marketing?
Dua Kubuh Bertikai: Pro-GCV vs Kritik Ekonominya
Beberapa advokat komunitas Pi Network mendukung gagasan nilai tetap berdasarkan konstanta π (3.14159), yang kemudian dikali menjadi $314.159 per token. Mereka menolak harga pasar spot yang hanya $0.60, dan menggagas sebuah sistem harga dual‑value:
-
GCV untuk aktivitas internal dan utilitas komunitas,
-
Harga pasar untuk perdagangan eksternal dan spekulatif.
Sebaliknya, sekelompok pengkritik, termasuk analis Dr. Altcoin, menyebut gagasan ini tidak realistis secara ekonomi. Menurut Dr. Altcoin:
“Jika ada 340 juta Pi yang beredar (atau 7,4 miliar), maka GCV $314.159 itu setara dengan total GDP dunia. GCV tidak punya pondasi ekonomi nyata ia hanya sempurna sebagai alat promosi.”
Skala Ekstrem: GVC = GDP Dunia?
Analisis ekonom terhadap sirkulasi Pi Coin menunjukkan: Jika semua token diakui senilai GCV, kapitalisasi pasar Pi akan menyamai perekonomian global bahkan GDP negara besar manapun.
Ini menjadi argumen kritis bahwa GCV terlalu jauh dari realitas ekonomi dan hanyalah simbol aspiratif komunitas, bukan harga yang bisa direalisasikan.
Agenda Komunitas: Dari Harga Sampai CDLP
Mereka yang pro‑GCV tidak melihat nilai hanya sebagai harga uang. GVC melambangkan kemandirian finansial komunitas, kepercayaan desentralisasi, dan stabilitas internal.
Dalam kata Mr. Spock seorang penggiat terkemuka Pi Network:
“GCV bukan ditujukan untuk pasar spekulatif. Ia dirancang untuk ekosistem tertutup Pi – nilai yang kaya akan utilitas nyata, bukan hype.”
Di sisi lain, muncul konsep Community‑Driven Liquidity Pool (CDLP). Ide ini membuat pengguna membeli $10 Pi per bulan dari 10 juta Pioneers, menciptakan sedikitnya $100 juta likuiditas, sekaligus menstabilkan harga secara kolektif tanpa intervensi pihak ketiga.
Terverifikasi Dewan Pers