IKNPOS.ID – Menjelang momen krusial Pi2Day pada 28 Juni, KYC Pi Network menjadi sorotan utama komunitas global. Ribuan pengguna melaporkan masalah status KYC yang tidak sinkron antara aplikasi utama Pi Network dan Pi Browser, mengakibatkan hambatan serius dalam proses migrasi ke Open Mainnet.
Sebagai respons cepat terhadap eskalasi ini, tim pengembang resmi merilis fitur sinkronisasi status KYC, sebuah hotfix yang dirancang untuk meredam bottleneck sistemik dalam proses validasi identitas pengguna.
Kemacetan Sistemik KYC Pi Network
Selama beberapa pekan terakhir, isu KYC PI mendominasi berbagai forum komunitas. Banyak Pioneer yang sudah lolos KYC di Pi Browser, tetapi status mereka tetap “pending” di aplikasi utama. Akibatnya, pengguna tidak bisa melanjutkan ke tahap-tahap kritis seperti:
Related Post
-
Verifikasi Mainnet Checklist
-
Lockup token
-
Pengakuan saldo (token acknowledgement)
-
Migrasi token ke wallet non-custodial
Masalah ini memicu gelombang frustrasi, terutama dengan ekspektasi tinggi menjelang Pi2Day, momen yang secara historis dimaknai sebagai peluang percepatan adopsi ekosistem Pi Network.
Fitur Sinkronisasi, Hotfix Strategis Jelang Puncak Beban
Fitur baru bernama “Synchronize KYC Status” kini tersedia langsung dari halaman KYC di aplikasi utama. Fungsinya adalah melakukan manual sync antara data KYC di Pi Browser dan aplikasi Pi Network. Dengan satu klik, sistem akan mencoba menarik ulang status KYC pengguna untuk mengatasi delay atau desinkronisasi data yang selama ini menghambat akses ke fitur utama.
Fitur ini berperan sebagai patch hotfix strategis, bukan perombakan sistem, namun cukup untuk mengurai tekanan dalam jangka pendek.
Komunitas Merespons, Solusi Cepat Tapi Belum Tuntas
Reaksi dari komunitas kripto terhadap update ini beragam. Beberapa menyambut baik fitur baru tersebut sebagai langkah progresif, namun sebagian lainnya menganggap ini hanya menambal gejala dari masalah struktural yang lebih dalam di sistem KYC Pi Network.
Masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya meliputi:
Terverifikasi Dewan Pers