IKNPOS.ID – Luar biasa, Vietnam akhirnya secara resmi mengesahkan undang-undang yang mengakui aset digital dan mata uang kripto. Ini menjadi sejarah di dunia teknologi Vietnam. Keputusan Vietnam legalkan mata uang kripto membuka jalan bagi penambangan industri blockchain di seluruh Asia Tenggara.
Dan Pi Network muncul sbeagai salah satu pemain kunci siap memimpin era baru keuangan digital di Asia.
Majelis Vietnam mengesahkan Undang-Undang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni 2025. Pengesahan UU itu mendapatkan dukungan 441 suara dari 445 anggota Majelis yang hadir. Artinya, mayoritas suara mendukung disahkannya UU Industri Teknologi Digital itu.
Related Post
Selanjutnya UU Industri Teknologi Digital baru akan berlaku pada 1 Januari 2026. Meski demikian ini menandai tonggak penting dalam menyediakan kerangka hukum untuk aset digital, termasuk mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan khususnya, Pi Network.
Vietnam Legalkan Mata Uang Kripto, Ini 3Â Kategori Aset Digital dan Perlindungan Konsumen
Dalam UU Industri Teknologi Digital tersebut mengklasifikasikan aset digital ke dalam tiga kategori utama:
1. Mata uang kripto
Ini menggunakan teknologi enkripsi untuk validasi selama pembuatan, penerbitan, penyimpanan, dan transfer.
2. Aset virtual
Dapat digunakan untuk tujuan investasi atau pertukaran.
3. Aset elektronik lainnya,
Terkait dengan kemajuan teknologi digital.
Undang-undang tersebut mengecualikan representasi elektronik mata uang fiat, sekuritas, dan instrumen keuangan lainnya dari definisi kripto atau aset virtual.
Peraturan tersebut juga memprioritaskan perlindungan konsumen dan pencegahan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah pencucian uang dan penipuan terkait kripto yang sebelumnya telah memengaruhi Vietnam.
Undang-undang ini bukan hanya tentang pengakuan kripto. Vietnam memiliki visi jangka panjang untuk menjadi pusat teknologi digital Asia pada tahun 2035.
Pemerintah Vietnam akan mendirikan 150.000 perusahaan teknologi digital. Selain itu juga akan menawarkan dukungan penuh melalui insentif pajak, pembebasan bea masuk, dan fasilitas lahan untuk proyek-proyek strategis.
Terverifikasi Dewan Pers