IKNPOS.ID – Di tengah ketatnya pengawasan regulasi global, Pi Network memukau dunia dengan menerapkan batas penukaran bulanan sebesar $250.000.
Kebijakan ini bukan sekadar angka sembarangan. Berdasarkan Global Consensus Value (GCV) Pi Network $314.159 per koin. Batas ini setara dengan 0,8 Pi per bulan.
Batas $250.000 Menguntungkan atau Merugikan?
Banyak yang protes, tapi analis finansial justru memuji langkah ini. Ini bukan pembatasan, tapi perlindungan! Dengan aturan ini, Pi Network:
Related Post
- Mencegah manipulasi pasar dan aksi spekulasi liar
- Memastikan Pi tetap jadi alat tukar, bukan sekadar aset gambling
- Memudahkan integrasi dengan sistem keuangan tradisional
Di beberapa negara seperti China, Nigeria, dan Indonesia, Pi Coin sudah dipakai beli mobil, properti. Tanpa batasan, nilai Pi bisa anjlok karena serbuan penjualan besar-besaran.
Pi Network $250.000 & Regulasi Global
“Dengan batas $250.000, Pi Network memenuhi syarat AML (Anti Money Laundering) dan KYC (Know Your Customer) tanpa harus dikendalikan bank sentral,” ungkap pakar regulasi blockchain.
Pi Network seolah menjadi proyek blockchain pertama yang menanamkan tingkat struktur ini ke dalam model utilitasnya.
Ini menunjukkan komitmen mereka untuk membangun mata uang digital yang bukan hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab secara ekonomi dan regulasi.
- Terlibat dalam Transaksi Peer-to-Peer: Mendorong pertukaran langsung antara Pioneer untuk barang dan jasa.
- Partisipasi Ekosistem: Membangun aplikasi dan layanan yang menggunakan Pi sebagai alat tukar.
- Mencegah Likuidasi Massal atau Penimbunan: Mengurangi risiko penjualan besar-besaran yang bisa menekan harga, atau penimbunan yang menghambat peredaran mata uang.
Ini adalah langkah strategis untuk memastikan ekonomi Pi tumbuh secara organik dan sehat. Di mana nilai Pi tidak hanya ditentukan spekulasi pasar. Tetapi oleh utilitasnya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi ingat, Pi Network bukan untuk cepat kaya! Ini proyek 10-20 tahun yang ingin ciptakan ekonomi alternatif lepas dari bank dan pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers