IKNPOS.ID – Fenomena peredaran obat palsu di Indonesia, termasuk di Bangkalan, Jawa Timur, menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat.
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Pengurus Cabang Bangkalan Kota (PCB Bangkalan Kota) (http://pafipcbangkalankota.org) menegaskan keterlibatan apoteker sangat krusial dalam upaya menekan dan menangkal penyebaran obat palsu.
Selain itu, apoteker juga berperan besar dalam meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat yang tidak asli.
Obat palsu dapat berupa produk yang tidak mengandung bahan aktif sama sekali, mengandung zat berbahaya, atau diproduksi tanpa memenuhi standar farmasi yang berlaku.
Karena kemasan yang sangat mirip dengan obat asli, masyarakat awam sering kesulitan membedakan keduanya. Oleh sebab itu, edukasi menjadi kunci utama dalam mencegah penggunaan obat palsu yang berisiko merugikan kesehatan.
PAFI PCB Bangkalan Kota (http://pafipcbangkalankota.org) mendorong para apoteker untuk aktif memberikan edukasi langsung kepada pasien, baik di apotek maupun melalui kegiatan penyuluhan di masyarakat.
Materi edukasi yang ditekankan mencakup cara mengenali obat yang aman, seperti memastikan adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memeriksa kondisi kemasan, dan memilih tempat pembelian yang terpercaya.
Selain edukasi, pengawasan distribusi obat juga menjadi bagian penting dalam menanggulangi peredaran obat palsu. PAFI PCB Bangkalan Kota (http://pafipcbangkalankota.org) mendukung penuh upaya pemerintah dan BPOM dalam memperketat pengawasan melalui sistem pelacakan berbasis kode QR.
Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memverifikasi keaslian obat hanya dengan memindai kode yang terdapat pada kemasan.
Teknologi Solusi Memerangi Obat Palsu
Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu solusi efektif untuk menekan peredaran obat palsu. Platform e-commerce resmi yang telah terverifikasi mulai menjadi alternatif aman bagi masyarakat dalam membeli obat, dibandingkan dengan toko daring yang tidak memiliki legalitas jelas.
Terverifikasi Dewan Pers