IKNPOS.ID – Pemerintah akhirnya resmi memasukkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Keputusan ini jadi tonggak penting dalam strategi besar transisi energi nasional menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2030 atau paling lambat 2032.
Related Post
“Untuk PLTN, kita targetkan mulai operasi pada 2030 atau 2032. Karena itu, semua regulasi terkait PLTN harus segera dipersiapkan,” kata Bahlil saat sidang perdana Anggota DEN Tahun 2025, Kamis (17/4/2025).
PLTN Perdana Berkapasitas 2×250 MW, Ini Lokasinya
PLTN pertama akan dibangun dengan kapasitas awal 2×250 Megawatt (MW). Untuk lokasi, pemerintah sudah mengantongi sejumlah titik prioritas, yaitu:
-
Kalimantan Barat
-
Bangka Belitung
-
Sulawesi Tenggara
-
Pulau Halmahera
Wilayah-wilayah tersebut dinilai strategis dari sisi keamanan geologis, ketersediaan lahan, serta kebutuhan listrik masa depan.
Proyek Risiko Tinggi, Pemerintah Pegang Kendali Langsung
Karena sifatnya yang strategis dan memiliki risiko tinggi, pembangunan PLTN tidak akan diserahkan sepenuhnya ke swasta. Pemerintah akan menjadi pengendali utama proyek ini.
Bahlil menegaskan bahwa kerja sama internasional hanya akan dilakukan dalam skema Government to Government (G-to-G). Langkah ini untuk memastikan kontrol dan keamanan tetap di tangan negara.
NEPIO Akan Dibentuk, Koordinasi Lintas Sektor Dimulai
Untuk memastikan pembangunan PLTN berjalan lancar dan tepat sasaran, pemerintah akan membentuk lembaga ad hoc bernama Nuclear Energy Program Implementing Organisation (NEPIO).
Organisasi ini akan menjadi pusat kendali kolaborasi antara kementerian, BUMN, institusi riset, hingga mitra internasional.
Tujuannya jelas: mempercepat pengembangan energi nuklir sambil memastikan semua aspek keselamatan dan lingkungan diperhatikan.
Terverifikasi Dewan Pers