IKNPOS.ID – Di tengah derasnya arus informasi digital, khususnya di media sosial, muncul banyak misinformasi terkait vaksinasi anak yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan orang tua.
Kondisi ini bisa menghambat keberhasilan program imunisasi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan anak.
Menanggapi hal tersebut, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) (https://www.pafi.co.id) Kota Jakarta Selatan (https://pafikotajakartaselatan.org/) mengambil langkah strategis dengan memberikan edukasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat mengenai urgensi vaksinasi anak.
PAFI Jakarta Selatan (https://pafikotajakartaselatan.org/) menegaskan bahwa vaksinasi merupakan metode pencegahan yang telah terbukti secara ilmiah efektif dalam melindungi anak dari berbagai penyakit menular berbahaya.
Misalnya, imunisasi campak dan rubella telah berhasil menurunkan angka kejadian penyakit tersebut secara signifikan di Indonesia.
Namun, keberhasilan ini bisa terancam jika informasi keliru terus menyebar dan menimbulkan keraguan akan keamanan dan efektivitas vaksin.
Untuk menangkal misinformasi, PAFI (https://www.pafi.co.id) menganjurkan agar para orang tua selalu mencari informasi dari sumber resmi dan kredibel, seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau lembaga kesehatan internasional.
Selain itu, tenaga kesehatan, termasuk apoteker, didorong untuk aktif memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai manfaat dan risiko vaksinasi.
Dengan cara ini, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan vaksinasi yang tepat berdasarkan data dan fakta yang valid.
Sebagai bagian dari upaya edukasi, PAFI Jakarta Selatan (https://pafikotajakartaselatan.org/) rutin menggelar seminar dan lokakarya yang menghadirkan para ahli kesehatan untuk membahas isu-isu seputar imunisasi anak.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap program imunisasi nasional.
Partisipasi aktif komunitas sangat diharapkan agar upaya melawan misinformasi dapat berjalan efektif.
Terverifikasi Dewan Pers