IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan investasi senilai Rp 60 triliun akan mengalir ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sepanjang tahun ini.
Namun, investasi tersebut masih memerlukan dukungan pemerintah karena sebagian besar berbentuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono belum mengumumkan target investasi murni dari sektor swasta untuk tahun ini.
Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan meskipun terjadi efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Efisiensi Anggaran dan Tambahan Dana Pembangunan
Efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini mengurangi anggaran final OIKN dari Rp 6,39 triliun menjadi Rp 5,24 triliun.
Namun, efisiensi ini tidak akan menghambat pembangunan IKN. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Pembangunan di IKN tetap berjalan karena ada tambahan anggaran untuk infrastruktur dasar,” ujar Basuki Hadimuljono saat konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025).
Selain itu, berdasarkan laman resmi OIKN, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun untuk OIKN pada tahun ini. Dengan demikian, total anggaran OIKN pada 2025 mencapai Rp 13,34 triliun.
Pembangunan Berlanjut hingga 2029
Pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2029.
Dana ini akan difokuskan pada pembangunan gedung parlemen, instansi yudikatif, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah membahas perubahan desain gedung legislatif dan yudikatif bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (21/2/2025).
Perubahan desain ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti dan akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama.
