IKNPOS.ID – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan pesat.
Baru-baru ini, sekitar 2.200 pekerja kembali aktif dalam pembangunan perumahan di IKN.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam acara Nusantara International Partners Visit (NIPV) 2025 yang berlangsung di IKN pada Jumat (15/2/2025).
Pekerja Kembali Bekerja Setelah Restrukturisasi Anggaran
Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, telah melakukan pengecekan di lapangan dan memastikan bahwa ribuan tenaga konstruksi kembali bekerja setelah sempat terjadi kendala administratif terkait anggaran.
“Memang ada misunderstanding, tetapi dengan restrukturisasi anggaran, semuanya kembali normal,” ujar Basuki Hadimuljono.
Sebelumnya, beberapa proyek di IKN sempat tertunda akibat kendala anggaran. Namun, dengan adanya perbaikan mekanisme keuangan dan restrukturisasi, proyek konstruksi kini kembali berjalan sesuai rencana.
Sumber Pendanaan Pembangunan IKN
Basuki menjelaskan bahwa pembangunan IKN didanai dari dua sumber utama, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Otorita IKN.
- Anggaran dari Kementerian PU bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan tahap I (2022-2024) dengan sisa anggaran sebesar Rp14,87 triliun.
- Anggaran dari Otorita IKN akan digunakan untuk memasuki tahap II (2025-2029), mencakup pembangunan ekosistem legislatif dan yudikatif.
“Anggaran untuk pembangunan IKN berasal dari dua sumber. Satu dari Kementerian PU dan satu dari OIKN,” jelas Basuki.
Target IKN Menjadi Ibu Kota Politik pada 2028
Percepatan pembangunan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
Hal ini berarti bahwa pusat pemerintahan, termasuk kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus sudah beroperasi secara penuh dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.
Untuk mendukung hal ini, Otorita IKN telah menyiapkan tiga skema pembiayaan, yaitu:
- Pendanaan dari APBN, yang telah disetujui oleh Presiden dengan nilai mencapai Rp48,8 triliun.
- Investasi swasta melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
- Pendanaan dari pihak internasional dan mitra strategis.
Pembangunan Infrastruktur Berjalan Lancar
Selain proyek perumahan, pemerintah juga tengah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar lainnya, seperti jalan utama, jaringan listrik, serta Multi Utility Tunnel (MUT).
