IKNPOS.ID – Warga Samarinda mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg akibat kelangkaan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.
Harga gas bersubsidi melonjak drastis hingga Rp 50 ribu per tabung, memaksa sebagian warga kembali menggunakan kayu bakar dan minyak tanah sebagai alternatif.
Warga Kesulitan
Related Post
Salah satu warga Samarinda, menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Gas di sini Rp 45.000-50.000. . Masalah harga kita gak masalah, tapi stoknya yang gak ada sama sekali,” tambahnya.
Bawa KTP
Masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg di subpangkalan tetap harus membawa KTP.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beralasan penggunaan KTP diperlukan untuk pendataan dan mencegah penyalahgunaan elpiji subsidi.
Wali Kota Samarinda Tanggapi Kelangkaan Gas LPG 3 Kg
Menanggapi situasi ini, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, meminta masyarakat turut mengawasi distribusi LPG 3 kg agar tidak disalahgunakan atau dijual ke luar kota.
“Kalau terjadi penjualan di luar kota yang seharusnya untuk warga Samarinda, mari kita awasi bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi LPG.
“Kan kita menduga ada orang-orang yang bermain dengan hal ini, contoh pengetap menjual ke luar daerah, atau daerah lain beli di Kota Samarinda dan dijual di daerahnya,” ujarnya.
Kelangkaan LPG 3 Kg Akibat Penyimpangan Distribusi?
Andi Harun menegaskan bahwa kelangkaan tidak akan terjadi jika agen dan pengecer menjalankan tugasnya dengan jujur.
“Kalau semua agen dan pengecer itu jujur, gak akan menjadi langka gas ini, kan sudah ada keputusan presiden bahwa pengecer boleh jualan lagi,” tambahnya.
Ia juga meminta pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
“Coba kalian tanya Patra Niaga, ada gak mereka jualan di luar Kota Samarinda?” katanya.
Masyarakat Berharap Solusi Cepat dari Pemerintah
Kelangkaan LPG 3 kg ini semakin menambah beban warga, terutama mereka yang bergantung pada gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Terverifikasi Dewan Pers