IKNPOS.ID – Ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyarankan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa proyek ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sekadar ambisi politik.
“Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat,” kata Achmad dikutip dari Antara, Sabtu 1 Februari 2025.
Related Post
Achmad juga mendorong pemerintah untuk lebih melibatkan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) guna mengurangi ketergantungan pada anggaran negara.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Angka ini lebih rendah dibandingkan tahap pertama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang mengalokasikan Rp75,8 triliun untuk pembangunan IKN pada periode 2022-2024.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran IKN tahap pertama terdiri dari:
- Rp5,5 triliun (realisasi 2022)
- Rp27,0 triliun (realisasi 2023)
- Rp43,3 triliun (realisasi sementara 2024)
Namun, Achmad menilai bahwa meskipun telah menghabiskan Rp75,8 triliun, dampak pembangunan IKN terhadap perekonomian nasional masih belum signifikan.
Oleh karena itu, menurutnya, alokasi anggaran tahap kedua harus dievaluasi secara lebih kritis.
Achmad berpendapat bahwa pilihan terbaik bagi pemerintah adalah merealokasi anggaran pembangunan IKN tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
1. Pendidikan
Indonesia masih menghadapi masalah akses dan kualitas pendidikan yang buruk. Meskipun anggaran pendidikan pada 2024 diproyeksikan sekitar Rp660 triliun, sebagian besar dana terserap untuk gaji guru dan tunjangan pegawai.
Terverifikasi Dewan Pers