IKNPOS.ID – Sejumlah langkah telah diambil Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) guna memaksimalkan utilisasi atau pemanfaatan jaringan tulang punggung Palapa Ring Tengah untuk mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Palapa Ring Tengah merupakan bagian dari jaringan tulang punggung yang menjadi bagian infrastruktur digital yang dikelola BAKTI Kementerian Kominfo. Kalimatan Timur yang menjadi lokasi IKN turut menjadi wilayah yang tercakup dalam jangkauan Palapa Ring Tengah. BAKTI adalah unit di bawah Kemenkominfo yang memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia.
“Saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan para penyelenggara telekomunikasi lokal khususnya untuk peningkatan utilisasi atau trafik di Palapa Ring Tengah, khususnya di daerah-daerah yang dekat dengan IKN. Kami pertama kali bekerja sama dengan APJII di sana,” kata Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo Tri Haryanto di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juni 2024.
Dalam data terbaru BAKTI Kominfo hingga April 2024, tercatat jaringan Palapa Ring Tengah yang dikelola PT LEN Telekomunikasi Indonesia utilisasinya mencapai 43 persen dengan 14 tenant yang telah memanfaatkannya melayani 24 kota dan kabupaten.
Palapa Ring Tengah tidak hanya melayani Kalimantan Timur, cakupan Palapa Ring Tengah juga menyentuh Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Lebih lanjut, untuk mendukung konektivitas andal di Kalimantan Timur yang juga menjadi lokasi dari IKN, BAKTI Kominfo juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kementerian Kominfo.
Menurut Tri, diskusi perlu dilakukan untuk memastikan apakah BAKTI Kominfo perlu membangun infrastruktur tambahan di Kalimantan Timur mengingat masih ditemukan beberapa kabupaten dan kecamatan yang tergolong blank spot atau tidak terjamah konektivitas internet.
“Jadi kami masih harus berdiskusi dengan pembina teknis kami yaitu Ditjen PPI karena memang bisa jadi beberapa penyelenggara memiliki komitmen pembangunan di daerah-daerah tersebut, jadi memang harus dimapping kembali,” kata Tri.
Terverifikasi Dewan Pers