IKNPOS.ID – Autonomous Rail Transit (ART), kereta otonom tanpa rel buatan CRRC Qingdao Sifang, yang diujicobakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dipastikan akan dikembalikan ke China pada Februari 2025.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono.
“Kereta Sifang ini rencananya akan dikembalikan pada Februari 2025,” ujar Tonny.
Tonny menjelaskan, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah kendala teknis selama masa uji coba.
Salah satu faktor utamanya adalah kegagalan kereta ini untuk berfungsi secara otonom sebagaimana yang diharapkan.
“Sejumlah pertimbangan terkait teknis, salah satunya adalah gagal berfungsi otonom,” tambahnya.
Meski pengembalian ART ini menjadi sorotan, Tonny menegaskan bahwa proyek uji coba kereta otonom tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seluruh biaya uji coba ditanggung oleh pihak-pihak yang melaksanakan Proof of Concept (PoC).
“Tanpa APBN, seluruh biaya ditanggung oleh para pihak yang melaksanakan PoC,” jelas Tonny.
Kereta otonom tanpa rel ini awalnya diharapkan menjadi salah satu solusi transportasi ramah lingkungan di IKN, sebagai bagian dari konsep kota pintar yang mengedepankan teknologi modern dan keberlanjutan.
Namun, kegagalan teknis ini memunculkan tantangan baru bagi pengembangan sistem transportasi di wilayah tersebut.
Pemerintah Otorita IKN dikabarkan sedang mengevaluasi opsi transportasi alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan teknis dan kondisi wilayah di IKN.
“Kami terus berupaya mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan transportasi modern di IKN,” tutup Tonny.
Sekilas Tentang Kereta Otonom ART
ART merupakan kereta otonom tanpa rel berbasis teknologi pintar yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi transportasi.
Kereta ini mengandalkan sensor dan sistem navigasi untuk bergerak tanpa jalur rel tradisional. Namun, tantangan adaptasi dengan medan dan teknologi lokal menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilannya.
Terverifikasi Dewan Pers