IKNPOS.ID – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana membangun SMA Unggulan Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari program percepatan di bidang pendidikan.
Namun, keputusan final terkait pembangunan ini masih dalam tahap pertimbangan, terutama karena rendahnya kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
“Kami masih mempertimbangkan karena jumlah penduduk di IKN tidak terlalu besar. Ini yang menjadi salah satu alasan untuk lebih cermat dalam mengambil keputusan,” kata Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Jumat 3 Januari 2025.
Related Post
Selain di IKN, Kemendiktisaintek hampir memastikan pembangunan SMA Unggulan Garuda di tiga daerah lain, yaitu:
- Nusa Tenggara Timur
- Bangka Belitung
- Sulawesi Utara
Menurut Satryo, pembangunan di wilayah tersebut diproyeksikan memakan waktu sekitar dua tahun. Namun, ia belum menyebutkan tanggal pasti untuk groundbreaking.
“Pak Presiden (Prabowo) mengatakan beliau tidak mau hanya groundbreaking, tapi ingin melihat hasilnya. Jadi fokus kami adalah menghasilkan sekolah unggulan ini secepat mungkin,” ujar Satryo.
Kemendiktisaintek juga sedang dalam proses seleksi untuk meningkatkan kualitas empat sekolah yang sudah ada menjadi SMA Unggulan Garuda.
Upaya ini sejalan dengan rencana membangun 40 SMA Unggulan Garuda hingga tahun 2029.
Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum yang diperlukan.
Program SMA unggulan ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam wawancara sebelumnya, Satryo menyebut bahwa Presiden meminta agar sekolah-sekolah tersebut dirancang sebagai SMA berasrama dengan kualitas unggul.
“Pesan khususnya, tolong bikin SMA unggulan berasrama, mungkin seperti Taruna Nusantara plus,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo pada Oktober 2024.
Program SMA Unggulan Garuda diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Terverifikasi Dewan Pers