IKNPOS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli mendatang, meski ia juga sempat mengatakan proses perpindahannya ke IKN masih menunggu kepastian pasokan air bersih.
Seiring dengan niat Presiden Jokowi untuk mulai berkantor di IKN pada penghujung masa pemerintahannya, persiapan perpindahan sejumlah kementerian berikut Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN juga terus dilakukan. Sejumlah pihak berpendapat kalau perpindahan ini sangat terburu-buru, apalagi pemerintahan Presiden Jokowi hanya tersisa beberapa bulan lagi.
Momen rencana perpindahan pemerintahan dari Jakarta ke IKN juga mendapat sorotan dari Founder and Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal. Menurutnya, perpindahan pemerintahan ke IKN tak perlu dilakukan secara terburu-buru.
“Perlu ingat bahwa Presiden Indonesia berikutnya mempunyai mandat politik sendiri dari rakyat Indonesia, melalui proses pemilu yang sah. Jika presiden berikutnya merasa bahwa ekosistem IKN masih terlalu tertinggal, sehingga bisa mengganggu kinerja roda-roda pemerintahan. Apalagi kalau DPR juga belum ada niat untuk pindah ke IKN,” ungkap Dino dalam unggahan video di Instagram resminya @dinopattidjalal, Rabu 12 Juni 2024.
“Dan, Jika presiden berikutnya merasa bahwa IKN masih belum ada penduduknya,sehingga pemerintahan Indonesia bisa secara psikologis merasa terasingkan dari denyutnya dan detak jantung rakyat Indonesia, maka biarlah presiden berikutnya sendiri yang menentukan kapan dan bagaimana dia akan memindahkan pemerintahnya dari Jakarta ke IKN,” lanjut Dino.
Menurut Dino, presiden berikutnya tentu punya pertimbangannya sendiri dan sesuai situasi dan kondisi yang berlaku. “Tidak perlu diburu-buru, karena Jakarta juga tidak akan tengelam dalam 20-30 tahun ke depan,” tambahnya.
“Saya juga berpendapat, pemerintah dan DPR sebaiknya pindah ke IKN dalam waktu yang bersamaan. Akan sangat rancu kalau parpol-parpol yang meloloskan undang-undang perpindahan ibu kota, malah tidak ada yang mau pindah ke IKN,” ujar Dino.
Terverifikasi Dewan Pers