IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto sudah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan ditekennya PP tersebut, maka Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memiliki payung hukum untuk menghapus dan memutihkan kembali kredit mancet UMKM.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, saat ini telah ada 70.000 pelaku usaha yang menjadi penerima penghapusan utang. Seluruh UMKM yang terdata itu sudah diverifikasi.
Related Post
“Yang sudah ready ya, tinggal jalan, sudah diverifikasi semuanya kurang lebih sudah ada sekitar 70 ribuan pengusaha UMKM,” ungkap Maman di acara Entrepreneur Hub di Universitas Trisakti, Jakarta, Kamis 28 November 2024.
Sehinga proses pemutihan kredit ini, tinggal menunggu eksekusi dari bank tergabung dalam Himbara.
Himbara hanya perlu menyelesaikan aturan internal terkait penghapusan utang UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan daftar pelaku usaha yang utangnya akan dihapuskan ke para pemegang saham masing-masing bank.
Baru setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham, bank Himbara terkait bisa memutihkan utang-utang UMKM terdaftar melalui penghapusbukuan piutang perbankan.
“Ini akan dilaporkan di Rapat Umum Pemegang Saham di masing-masing bank Himbara, selesai itu done, jalan,” ujarnya.
Maman mengatakan, jumlah UMKM yang utangnya akan diputihkan ini dapat terus bertambah seiring proses konsolidasi dan verifikasi data yang dilakukan oleh Kementerian bersama bank pelat merah terkait.
Namun demikian, Maman belum menyebutkan berapa total utang yang akan dihapuskan tersebut.
“Kita tidak tahu, nanti karena datanyan masih dikonsolidasi ke bank Himbara. Sementara kurang lebih 70 ribuan, jumlahnya nanti kita lihat,” terangnya.
Seperti diektahui, Prabowo Subianto telah menekenn Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, 5 November 2024.
“Saya akan menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang macet kepada usaha mikro kecil dan mencegah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan serta UMKM lainnya,” kata Prabowo di Istana Merdeka Jakarta
Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM.
Ia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.
Terverifikasi Dewan Pers