IKNPOS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan sebanyak 30 tower rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan selesai pada tahun 2024.
Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto, yang menyebut tower-tower tersebut akan mulai fungsional dalam waktu dekat.
“Sebagian selesai tahun ini 30 tower,” ujar Iwan.
Related Post
Target Awal Terhambat Seremoni HUT RI
Konstruksi rusun ASN di IKN sebenarnya direncanakan rampung seluruhnya, yakni sebanyak 47 tower, pada tahun 2024.
Namun, target tersebut mengalami penundaan karena berbagai faktor, termasuk persiapan dan pelaksanaan seremoni perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada 17 Agustus 2024.
“Secara fungsional tahun ini [harusnya selesai 47 tower]. Tapi karena ada penundaan untuk seremoni dan penggunaan lain, akhirnya target tidak tercapai,” jelas Iwan.
Meski begitu, Iwan optimistis proyek rusun ASN ini dapat terus dilanjutkan hingga rampung sepenuhnya pada 2025.
Rencana Lanjutan pada Tahun 2025
Pada tahun 2025, Kementerian PKP akan melanjutkan pembangunan sisa 21 tower rusun ASN dan menambah 4 tower untuk kebutuhan hunian TNI, menjadikan total tower yang direncanakan sebanyak 51 unit.
“Tahun depan, kami tambahkan 4 tower lagi untuk TNI, sehingga total menjadi 51 tower ASN dan Hankam,” kata Iwan.
Progres Pembangunan Rusun
Sebelumnya, Kementerian PKP mengungkapkan bahwa pembangunan 47 tower rusun ASN dibagi menjadi enam paket pekerjaan dengan progres keseluruhan mencapai 78,88%.
Berikut rinciannya:
Paket 1: Rusun ASN 1
9 tower
Progres: 81,29%
Paket 2: Rusun ASN 2
8 tower
Progres: 65,02%
Paket 3: Rusun ASN 3
6 tower
Progres: 73,53%
Paket 4: Rusun ASN 4
8 tower
Progres: 78,34%
Paket 5: Rusun Paspampres
9 tower
Progres: 74,83%
Paket 6: Rusun Polri dan BIN
7 tower
Progres: 82,2%
Manfaat dan Dukungan Infrastruktur
Pembangunan rusun ASN di IKN bertujuan untuk mendukung kebutuhan hunian pegawai pemerintahan yang akan berkantor di pusat pemerintahan baru Indonesia.
Terverifikasi Dewan Pers