IKNPOS.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, secara terbuka mengungkapkan target pembangunan IKN yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Basuki menyampaikan hal ini saat menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Tanah Pengalokasian Lahan Otorita IKN dan Akta Notarial bersama para investor pelopor di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat, 18 Oktober 2024.
“Setelah berbincang dengan Presiden terpilih hari ini, beliau menyampaikan target-targetnya untuk pembangunan Nusantara, yaitu akan fokus melakukan percepatan. Sehingga, menjadi angin segar untuk business opportunity,” ujar Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi dari Otorita IKN.
Percepatan Pembangunan IKN
Menurut Basuki, Prabowo Subianto berencana mempercepat pembangunan IKN, yang diharapkan dapat membuka peluang bisnis lebih besar bagi para investor.
PUPR bersama Otorita IKN berharap bahwa para investor pelopor yang telah berinvestasi dalam pembangunan ibu kota baru ini dapat mengajak lebih banyak pelaku usaha untuk turut serta.
“Pemerintah akan memberikan pelayanan terbaik dan mempermudah proses administrasi untuk para investor,” ujar Basuki.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah dan investor agar pembangunan dapat berlangsung cepat dan efektif.
“Yang pasti, masuk dulu, diskusikan bersama supaya bisa cepat terbangun,” tambahnya.
Penandatanganan Akta Notarial oleh Investor Pelopor
Dalam acara penandatanganan tersebut, beberapa investor pelopor turut menandatangani perjanjian kerja sama, termasuk PT Delonix Bravo Investment, PT Magnum Investment Nusantara, PT Plataran Boga Rasa, dan PT Primahotel Manajemen Indonesia.
Investor-investor ini sebelumnya telah memulai pembangunan melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek IKN tahap VI pada September 2024.
Penandatanganan akta notarial tersebut, menurut Basuki, merupakan bagian penting dari proses investasi dan menjadi langkah konkrit dalam membangun ekosistem IKN.
Terverifikasi Dewan Pers