Fahri mengungkapkan, data angka ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) berkisar 10-12 juta unit. Masih ada sekitar 20 juta warga yang terpaksa bertahan di rumah tidak layak huni (RTLH). “Bahkan, sekitar 6 juta orang di antaranya tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah itu pun bukan milik mereka sendiri,” ungkap Fahri.
Sebagai motor utama pembiayaan perumahan nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kesiapannya mengawal cetak biru (roadmap) menuju target besar tersebut. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, pihaknya terus merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.
”Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045,” terang Nixon.
Salah satu solusi realistis yang ditawarkan adalah penyediaan pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang. Mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun. Skema ini dinilai krusial. Mengingat, harga hunian yang terus melambung. Sehingga batas keterjangkauan masyarakat, khususnya MBR bisa tetap terjaga.
Nixon menambahkan, kerangka berpikir dalam buku ini sejatinya juga menyentuh tiga isu fundamental. Yakni, tata ruang, demokratisasi lahan, dan instrumen pembiayaan. Nah, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang benar-benar murah.
”Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan (affordable). Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat,” tegas Nixon.
