“Masyarakat diminta tidak mengisi data pribadi pada tautan yang tidak berasal dari domain resmi ikn.go.id,” kata Troy.
Pengisian data pribadi pada situs tidak resmi dapat berisiko besar, mulai dari pencurian identitas hingga penyalahgunaan data untuk kejahatan digital lainnya.
Otorita IKN juga menegaskan bahwa setiap proses rekrutmen resmi tidak pernah memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Selain itu, komunikasi resmi dalam proses rekrutmen tidak dilakukan melalui nomor pribadi ataupun email non-korporat.
Jika ada pihak yang meminta biaya pendaftaran atau menggunakan nomor WhatsApp pribadi dengan mengatasnamakan Otorita IKN, maka dapat dipastikan informasi tersebut bukan berasal dari pihak resmi.
Untuk memastikan kebenaran suatu informasi, masyarakat dianjurkan hanya mengakses kanal komunikasi resmi milik Otorita IKN.
Informasi resmi biasanya diumumkan melalui:
- Website resmi pemerintah
- Akun media sosial resmi instansi
- Pengumuman melalui media pemerintah
Jika masyarakat menemukan informasi yang mencurigakan, mereka dapat melakukan verifikasi melalui layanan pengaduan resmi pemerintah.
Pengaduan juga bisa dilakukan melalui platform pengaduan nasional di LAPOR! atau melalui hotline resmi yang telah disediakan.
Dalam kesempatan yang sama, Otorita IKN juga meminta pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu agar segera menghentikan tindakan tersebut.
Penyebaran hoaks, terutama yang menggunakan atribut resmi pemerintah, dapat menyesatkan masyarakat dan berpotensi melanggar hukum.
Karena itu, Otorita IKN meminta agar konten-konten palsu yang beredar segera diturunkan atau dihapus (take down) dari berbagai platform media.
Fenomena hoaks terkait lowongan kerja bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak oknum memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pekerjaan untuk melakukan penipuan.
Apalagi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara saat ini memang menjadi magnet besar yang menarik perhatian publik dari seluruh daerah.
Karena itu, masyarakat diminta untuk lebih kritis dan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum mempercayainya.
Jika menemukan informasi yang meragukan, langkah paling aman adalah memeriksa langsung melalui kanal resmi pemerintah.