Ia menjelaskan setelah penyampaian tersebut, Badan Musyawarah (Banmus) memiliki peran penting dalam menentukan jadwal pembahasan lanjutan bersama seluruh pihak terkait. Penentuan jadwal ini memastikan rekomendasi yang dihasilkan dapat dibahas secara tepat sasaran.
“Pembahasan selanjutnya membahas dan menyelaraskan pembangunan agar sesuai dengan program RPJMD yang telah ditetapkan bupati,” jelasnya.
Ahmad Fadli mengungkapkan, proses pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD tidak hanya dilakukan tim pansus, tetapi juga melibatkan seluruh anggota DPRD yang memiliki hak untuk memberikan masukan maupun koreksi terhadap kebijakan yang berjalan.
Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada satu tahun anggaran saja. Rekomendasi DPRD menjadi bahan tindak lanjut bagi pemerintah setempat pada tahun berikutnya, agar program pembangunan tetap terarah sesuai kebutuhan daerah.
“Artinya, rekomendasi yang diberikan pada tahun 2025 kami dorong untuk ditindaklanjuti pada tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap RPJMD selama lima tahun masa berjalan dengan evaluasi yang dilakukan setiap tahun melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara terperinci.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pengawasan, paparnya, adalah sektor pendapatan daerah karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
“Salah satu fokus utama kami adalah pendapatan daerah karena dari situlah kemampuan belanja ditentukan,” tegasnya.
Ahmad Fadli berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menjadi acuan perbaikan kinerja pemerintah daerah. DPRD juga mendorong pembangunan yang dilaksanakan harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
