iknpos.id – Komitmen kuat untuk menjaga marwah pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, Bupati memberikan garansi penuh bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Bupati Aulia Rahman Basri memimpin secara langsung 2 agenda penting Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar di Aula Kantor Bappeda Lantai 1 pada Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut meliputi Ngapeh Hambat sebagai forum evaluasi kinerja dalam rangka pengendalian belanja dan arus kas Pemda Kukar, serta entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Di agenda pertama, Ngapeh Hambat, Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan selama tiga bulan terakhir di tahun anggaran 2026.
Ia pun memastikan bahwa proses audit internal maupun eksternal akan berjalan tanpa hambatan guna menutup celah kebocoran anggaran.
Selanjutnya, perkembangan transfer keuangan dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian Bupati Aulia Rahman Basri. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, sebenarnya kondisi tersebut masih sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
“Alhamdulillah, progres transfer keuangan daerah masih sesuai dengan skenario yang kita buat,” jelasnya.
Namun begitu, ia tetap mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kukar agar lebih cermat lagi dalam menggunakan anggaran. Prioritas belanja, kata Aulia, harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kegiatan seremonial.
“Kami minta belanja-belanja yang berdampak langsung pada masyarakat lebih diutamakan, sementara kegiatan yang sifatnya seremonial bisa dikurangi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung strategi penyelesaian utang daerah kepada Bank Kaltimtara yang mencapai Rp820 miliar. Bupati pun memastikan seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dalam mendukung langkah penyelesaian kewajiban tersebut.
