“Kaltim saat ini sudah memulai transformasi besar menghadirkan angkutan perkotaan modern yang nyaman bagi masyarakat,” kata Analis Kebijakan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim Mochammad Rayani di Samarinda, Jumat.
Ia mengungkapkan pada tahap awal ini proyek transportasi massal ini masih mendapat dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Program percontohan tersebut salah satunya diimplementasikan di Kota Balikpapan yang mencatat antusiasme masyarakat terhadap layanan angkutan massal bernama Balikpapan City Trans (Bacitra).
Sebanyak 21 unit bus Bacitra yang beroperasi secara rutin setiap harinya mampu mencatatkan tingkat keterisian penumpang di atas seratus persen dengan total pengguna harian mencapai 6.332 orang.
Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan meskipun operasionalnya masih ditanggung penuh Kementerian Perhubungan hingga 2026, Pemerintah Kota Balikpapan mulai bersiap mengambil alih pengelolaannya pada 2027 yang diproyeksikan menelan biaya Rp22 miliar per tahun.
Persiapan pemindahan kewenangan itu diiringi dengan penyediaan infrastruktur pendukung berupa 125 halte secara bertahap, di mana 33 titik di antaranya telah berdiri berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan dana kepedulian sosial (CSR) dari sejumlah perusahaan.
Mengikuti jejak dari Kota Balikpapan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu memaparkan bahwa pihaknya juga telah melakukan kajian studi kelayakan yang memetakan kebutuhan tujuh rute utama serta enam rute pengumpan.
Upaya peralihan masyarakat menuju angkutan umum massal diyakini pihaknya tidak hanya memberikan penghematan terhadap pengeluaran transportasi rumah tangga, melainkan juga efektif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan emisi gas buang di jalan raya.
“Target kami, program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam program Bappenas sehingga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang,” kata Manalu.
