iknpos.id – Pemkot Samarinda menganggarkan Rp2,1 miliar untuk perbaikan bangunan SMP Negeri 2 di Jalan Ahmad Dahlan, usai terbakar hari Rabu 1 April 2026 lalu.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menerangkan, rencana perbaikan 8 ruang kelas yang terbakar itu sedang dalam proses pembahasan intensif dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, bersama instansi terkait lainnya.
“Adapun untuk perbaikan ini anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp2,1 miliar yang telah diajukan. Namun kami telah memberikan arahan kepada Disdikbud Samarinda agar dapat melakukan penghematan terhadap anggaran terhadap bahan yang digunakan nantinya,” kata Andi di Balai Kota Samarinda, Rabu 8 April 2026.
Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menjamin keberlangsungan pendidikan berkualitas tidak perlu diragukan lagi. Menanggapi insiden kebakaran yang melanda salah satu SMPN di Kota Tepian beberapa waktu lalu, Pemkot resmi mengucurkan dana segar sebesar Rp2,1 miliar.
Penghematan ini sangat memungkinkan dilakukan pada aspek elektrikal dan arsitektural atau desain bangunan. Dia memproyeksikan biaya pemanfaatan dana itu bisa ditekan sekitar 5-10 persen dari total anggaran yang direncanakan.
Kendati demikian, Andi menegaskan pengurangan biaya tidak akan menyentuh aspek struktur utama bangunan. Baginya, ketahanan struktur tidak bisa dikurangi, karena berkaitan langsung dengan keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
“Namun seperti jenis cat, jenis plafon dan jenis atap, itu masih bisa dilakukan penghematan. Kemudian keramik, masih ada yang murah yang memang cocok untuk bangunan standar sekolah,” tambah Andi.
Selain material, Andi juga menyoroti teknis bagian lantai bangunan. Dia menyarankan agar pemasangan lantai tidak perlu menggunakan sistem dak beton atau cor dak, karena beban muatan pada ruang kelas cenderung tidak begitu berat. Sebab, penggunaan dak beton juga dikhawatirkan akan membebani struktur bangunan itu sendiri.
Perencanaan ini juga telah disusun menyesuaikan dengan standar akuntansi dan spesifikasi teknis bangunan infrastruktur pendidikan.
