“Sosialisasi ini merupakan langkah lanjutan dari berbagai upaya pusat dan daerah untuk inventarisasi dan menetapkan MHA agar terlindungi secara hukum. Pengakuan hukum adat bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan,” kata Mahezha.
Pemkab meyakini bahwa martabat suatu bangsa tercermin dari bagaimana mereka memperlakukan dan menghormati para penjaga tradisinya.
Integrasi antara pembangunan modern dan penghormatan terhadap hak-hak adat diharapkan mampu menciptakan keharmonisan sosial yang berkelanjutan di wilayah Kutai Kartanegara.
“Masyarakat adat adalah penjaga ruh bangsa. Di Kukar, kita tidak ingin kemajuan zaman justru menggerus identitas asli kita. Perlindungan ini adalah janji negara untuk memastikan bahwa kearifan lokal tetap menjadi kompas dalam pembangunan. Jika masyarakat adat berdaya, maka identitas bangsa akan berdiri semakin tegak menghadapi tantangan dunia,” tegas perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam sebuah forum kebudayaan.
Selain aspek hukum, Pemkab juga mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas adat tanpa merusak tatanan nilai yang ada. Hal ini mencakup dukungan terhadap produk kerajinan khas, ritual adat sebagai daya tarik wisata edukasi, hingga keterlibatan tokoh adat dalam pengambilan keputusan strategi daerah.
Dengan sinergi yang kuat, Kutai Kartanegara optimis dapat menjadi percontohan nasional dalam hal sinkronisasi antara kemajuan ekonomi dan pelestarian identitas luhur bangsa.
