Home Pemerintahan Deddy Sitorus Balas Ajakan Gibran: DPR Siap Ngantor di IKN, Asal Menteri Juga Pindah
Pemerintahan

Deddy Sitorus Balas Ajakan Gibran: DPR Siap Ngantor di IKN, Asal Menteri Juga Pindah

Share
Deddy Sitorus Balas Ajakan Gibran: DPR Siap Ngantor di IKN, Asal Menteri Juga Pindah
Deddy Sitorus Balas Ajakan Gibran: DPR Siap Ngantor di IKN, Asal Menteri Juga Pindah
Share

IKNPOS.ID – Polemik pemindahan pusat gravitasi politik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memanas. Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, melontarkan pernyataan menohok menanggapi ajakan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mengundang para anggota dewan untuk segera berkantor di IKN.

Deddy menegaskan DPR secara prinsip siap menjalankan tugas di sana. Namun ada ganjalan logis yang tak bisa diabaikan.

Pasalnya, fungsi pengawasan DPR tidak akan berjalan jika para mitra kerja dari unsur eksekutif, yakni kementerian dan lembaga terkait, masih berkantor di Jakarta.

Menurutnya, tanpa kehadiran mitra, kehadiran DPR di IKN hanya akan menjadi agenda “menyepi”, bukan bekerja.

“Kalau DPR harus ikut berkantor di sana, kenapa tidak? Persoalannya, DPR itu bekerja secara kolektif. DPR hanya bisa melakukan di sana jika para mitranya juga ada di sana. Ke sana itu buat kerja, bukan menyepi!” tegas Deddy Sitorus.

DPR Bukan Lembaga yang Bisa Bekerja Sendiri

Politisi PDI Perjuangan ini memberikan perumpamaan konkret mengenai rumitnya mekanisme kerja di IKN nantinya.

Jika Komisi II DPR RI dipaksa berkantor di Nusantara sekarang, maka seluruh mitra strategisnya mulai Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga KemenPAN-RB harus berada di lokasi yang sama.

Jika infrastruktur eksekutif sudah siap namun tidak segera ditempati, Deddy khawatir adanya potensi pemborosan anggaran negara yang masif.

Gedung-gedung megah yang sudah rampung dibangun dengan uang rakyat seharusnya segera dimanfaatkan secara optimal oleh pihak eksekutif sebelum menarik unsur legislatif dan yudikatif.

Desakan Deddy Sitorus agar kementerian seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, dan Kementerian Transmigrasi segera pindah ke IKN merupakan bentuk kritik atas pemanfaatan aset negara.

“Uang negara itu barang,” terangnya.

Dia mengingatkan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membangun IKN harus menghasilkan kinerja pemerintahan yang nyata. Bukan sekadar gedung kosong tanpa penghuni.

Ibu Kota Politik Tahun 2028

Di sisi lain, Wapres Gibran Rakabuming Raka tetap optimis dan mengapresiasi masukan dari para anggota dewan.

Share
Related Articles
Padi Gogo Riset IPB Tumbuh Subur di IKN Tanpa Sentuhan Pupuk Kimia
Pemerintahan

Padi Gogo Riset IPB Tumbuh Subur di IKN Tanpa Sentuhan Pupuk Kimia

IKNPOS.ID - Di tengah deru mesin konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN), sebuah...

Bukan Padi Biasa! Ini Rahasia Beras Gurih IPB 9G yang Siap Jadi Pasokan Utama IKN
Pemerintahan

Bukan Padi Biasa! Ini Rahasia Beras Gurih IPB 9G yang Siap Jadi Pasokan Utama IKN

IKNPOS.ID - Ibu Kota Nusantara (IKN) baru saja mencatatkan sejarah baru dalam...

Pemerintahan

Pemprov Kaltim Buka Suara Soal Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai...