‘IKNpos.id – Era birokrasi yang hanya menjalankan rutinitas administratif telah berakhir di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini mengambil langkah progresif dengan memperkuat kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun policy brief atau naskah kebijakan singkat. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap keputusan pemerintah diambil berdasarkan analisis data yang tajam dan solusi yang aplikatif.
Kemampuan menyusun policy brief dipandang sebagai “senjata strategis” bagi ASN untuk menjembatani antara temuan teknis di lapangan dengan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan. Dengan dokumen yang ringkas namun padat informasi, para pengambil kebijakan dapat merespons masalah publik dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemprov Kalbar menegaskan bahwa kualitas pembangunan daerah sangat bergantung pada sejauh mana para pegawainya mampu menerjemahkan masalah kompleks menjadi rekomendasi kebijakan yang sederhana namun efektif.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengatakan Pemprov Kalbar memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk menguasai kemampuan penyusunan policy brief sebagai bagian penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang cepat, tepat, dan berbasis data.
“Kemampuan menyusun policy brief menjadi keterampilan strategis yang wajib dimiliki ASN, khususnya pejabat administrator dan analis kebijakan, agar mampu menghasilkan kajian yang sistematis dan solutif. Untuk itu kita melatih pejabat administrator agar mampu membuat telaahan atau kajian berbasis data dan aturan, sehingga bisa memecahkan masalah secara tepat,” kata Harisson di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, policy brief yang disusun ASN akan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan, karena memuat ringkasan permasalahan, dasar hukum, hingga rekomendasi solusi secara singkat dan jelas.
“Kita butuh ASN yang tidak hanya pintar bekerja, tapi juga cerdas dalam memberikan masukan strategis. Policy brief adalah alat komunikasi kunci agar ide-ide inovatif dari bawah bisa dipahami dan segera dieksekusi oleh pimpinan demi kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tegas perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam pembukaan diklat teknis.
