“Permintaan terhadap hunian layak dan terjangkau terus meningkat, sementara tantangan di sektor perumahan saat ini lebih banyak berasal dari sisi supply, seperti ketersediaan lahan dan perizinan. BTN berupaya menjawab hal tersebut melalui pendekatan yang lebih proaktif dan terintegrasi, agar penyaluran KPR dapat berjalan efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Hirwandi.
Dari sisi profil debitur, mayoritas pengajuan KPR subsidi berasal dari segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4,9 juta per bulan, yang didominasi oleh pekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, pekerja lepas, dan pelaku usaha mikro, serta sektor formal seperti aparatur sipil negara, karyawan swasta, dan pegawai kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan perumahan BTN menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh hunian layak.
Selain melalui penyaluran KPR, BTN juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). Hingga Maret 2026, BTN mencatatkan realisasi penyaluran KPP dengan total plafon sekitar Rp2,17 triliun kepada lebih dari 3.291 debitur. Secara rinci, penyaluran KPP dari sisi supply mencapai sekitar Rp1,47 triliun kepada 399 debitur yang difokuskan pada pembiayaan pengembang, kontraktor, serta penyedia bahan bangunan. Sementara dari sisi demand, BTN menyalurkan sekitar Rp700 miliar kepada 2.892 debitur yang dimanfaatkan untuk pembelian, pembangunan, hingga renovasi rumah. Skema ini memperkuat keterhubungan antara sisi pasokan dan permintaan dalam ekosistem perumahan.
Di luar sektor perumahan, BTN juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Hingga Maret 2026, penyaluran KUR BTN mencapai sekitar Rp2,72 triliun, dengan komposisi KUR kecil sebesar Rp2,04 triliun (75%) dan KUR mikro sebesar Rp687 miliar (25%). Penyaluran KUR tersebut didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 59,22%, diikuti sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,36%, serta konstruksi sebesar 10,08%. BTN juga mencatat peningkatan kapasitas usaha debitur melalui program KUR naik kelas sebanyak 4.719 debitur, termasuk peralihan dari KUR mikro ke KUR kecil serta peningkatan plafon pembiayaan.
