IKNPOS.ID – Pemerintah terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi anggaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan potensi penghematan dari optimalisasi program ini bisa mencapai Rp20 triliun.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Airlangga menjelaskan bahwa optimalisasi dilakukan dengan menyesuaikan distribusi makanan segar menjadi lima hari dalam satu pekan, khususnya untuk anak sekolah.
“Potensi penghematan dari kebijakan ini mencapai Rp20 triliun,” ujarnya.
Skema Baru MBG: Lebih Efisien dan Tepat Sasaran
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan tahan terhadap dinamika global.
Namun demikian, penerapan skema lima hari tidak berlaku untuk semua wilayah. Pemerintah memberikan pengecualian bagi:
- Daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)
- Wilayah dengan tingkat stunting tinggi
- Asrama atau wilayah dengan kebutuhan khusus
Distribusi Disesuaikan Kondisi Wilayah
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa makanan segar akan dibagikan lima kali dalam lima hari untuk anak sekolah.
Sementara itu, untuk wilayah 3T, distribusi akan menggunakan makanan kering yang lebih praktis dan tahan lama.
“Makanan segar dibagikan lima hari untuk anak sekolah. Sedangkan di wilayah 3T diberikan makanan kering seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang mudah disimpan serta didistribusikan,” jelas Nanik.
Jaga Kualitas Pangan dan Efektivitas Distribusi
Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya pendataan yang akurat dalam menentukan wilayah prioritas penerima manfaat.
Acuan Data Nasional untuk Intervensi Gizi
Penentuan daerah prioritas mengacu pada data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan.
Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan kebutuhan intervensi gizi tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur.
