Malaysia dan Thailand Melenggang, Kapal Tanker Pertamina Pride Masih Tertahan di Selat Hormuz

IKNPOS.ID – Upaya diplomasi global di Selat Hormuz mulai membuahkan hasil bagi sejumlah negara tetangga Indonesia, namun ketidakpastian masih menyelimuti armada pengangkut energi tanah air.

Setelah Malaysia mendapatkan restu, kini giliran Thailand yang mencapai kesepakatan dengan Iran untuk memastikan kapal tankernya dapat melintas dengan aman di jalur perdagangan minyak paling vital di dunia tersebut.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengonfirmasi pada Sabtu 28 Maret 2026 bahwa jaminan keamanan telah dikantongi guna meredakan kekhawatiran pasokan bahan bakar domestik.

Langkah ini mengikuti jejak Malaysia yang sebelumnya telah mendapat lampu hijau bagi tujuh kapal tanker milik Petronas dan Sapura Energy untuk keluar dari zona ketegangan.

Namun, pemandangan berbeda terlihat pada armada Indonesia. Meski sempat beredar kabar bahwa dua kapal tanker Indonesia mendapatkan izin melintas, data pelacak kapal MarineTraffic menunjukkan realita yang berbeda.

Kapal tanker minyak mentah raksasa milik Indonesia, Pertamina Pride, terpantau masih tertahan dan menjatuhkan jangkar di perairan Teluk Persia dengan tujuan akhir pelabuhan Cilacap.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi waspada, mengingat Pertamina Pride merupakan aset strategis dengan panjang 330 meter yang membawa pasokan energi krusial.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.900 kapal komersial dari berbagai negara masih terjebak di Selat Hormuz sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu. Iran tetap memberlakukan larangan ketat bagi entitas yang terafiliasi dengan Amerika Serikat dan Israel, sementara negara lain wajib mematuhi protokol keamanan baru yang sangat ketat.

Meskipun pakar hukum internasional menyebut Indonesia seharusnya mendapatkan prioritas akses, kenyataannya baru negara-negara seperti Rusia, China, India, Jepang, hingga Malaysia yang telah benar-benar mendapatkan izin operasi secara penuh.

Nasib Pertamina Pride dan ratusan juta barel minyak mentah di kawasan tersebut kini bergantung pada efektivitas diplomasi maritim pemerintah Indonesia di tengah situasi Timur Tengah yang tidak akan kembali seperti semula.