IKNPOS.ID – Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai berdampak pada persiapan ibadah haji Indonesia. Pemerintah Indonesia secara resmi mulai menyusun skenario mitigasi risiko guna menjamin keselamatan jutaan jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada tahun 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Irfan Yusuf (Gus Irfan), mengungkapkan rencana darurat ini dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Rabu (11/3/2026).
“Kami menyiapkan beberapa langkah antisipasi jika konflik di kawasan tersebut belum mereda menjelang musim haji mendatang,” ujar Gus Irfan.
Skenario 1: Tetap Berangkat dengan Jalur “Memutar”
Skenario pertama tetap mengupayakan keberangkatan jemaah haji Indonesia selama Pemerintah Arab Saudi memberikan lampu hijau. Namun, demi menghindari zona bahaya, rute penerbangan akan dirombak total.
Wilayah udara yang akan dihindari:
- Irak & Suriah
- Iran & Israel
- Uni Emirat Arab & Qatar
Solusinya? Pesawat haji kemungkinan besar akan mengambil Jalur Selatan. Rute ini melintasi Samudra Hindia lalu masuk ke ruang udara Afrika Timur sebelum mendarat di Arab Saudi.
Risiko Biaya: Rute yang lebih jauh berarti waktu tempuh lebih lama dan konsumsi bahan bakar meningkat. Hal ini berpotensi memicu kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) serta kemungkinan adanya technical landing (transit) di negara ketiga untuk pengisian bahan bakar.
Skenario 2: Opsi Pahit Pembatalan Haji 2026
Jika situasi keamanan dinilai sudah tidak bisa ditoleransi dan mengancam nyawa jemaah, pemerintah menyiapkan skenario ekstrem: Pembatalan Keberangkatan Haji 2026.
Jika opsi ini terpaksa diambil, pemerintah akan melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Arab Saudi agar dana jemaah yang sudah disetorkan untuk layanan berikut tidak hangus:
- Akomodasi & Hotel di Mekkah/Madinah.
- Katering & Konsumsi.
- Layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina).
Bagaimana Nasib Dana Jemaah? (Refund & Antrean)
Bagi calon jemaah yang sudah melakukan pelunasan, pemerintah menyiapkan mekanisme perlindungan finansial sebagai berikut:
