IKNPOS.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka memberikan sinyal bahwa pemerintah mungkin tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah ekstrem ini menjadi opsi realistis jika lonjakan harga minyak mentah dunia terus membengkak dan melampaui batas kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi fiskal nasional saat ini sedang berada di bawah tekanan hebat. Berdasarkan kalkulasi terbaru Kementerian Keuangan, jika harga minyak dunia tertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa intervensi, defisit APBN diprediksi bakal membengkak hingga 3,7 persen terhadap PDB. Angka ini merupakan alarm kuning bagi kesehatan ekonomi nasional.
“Kalau memang anggarannya tidak kuat sekali, tidak ada jalan lain, kami harus berbagi beban dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada potensi kenaikan harga BBM,” tegas Purbaya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Perang Timur Tengah Jadi Pemicu
Ketegangan geopolitik global menjadi aktor utama di balik ketidakpastian ini. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat-Israel dengan Iran telah memicu kepanikan pasar energi.
Hanya dalam waktu singkat, harga minyak jenis Brent melonjak 4,93 persen ke angka 85,41 dolar AS per barel, sementara US WTI meroket 8,51 persen menjadi 81,01 dolar AS per barel.
Angka-angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan rata-rata harga pada Januari 2026, di mana Brent masih berada di level nyaman 64 dolar AS per barel.
Perbedaan yang mencolok ini memaksa pemerintah untuk memutar otak guna mencari lubang perlindungan fiskal agar ekonomi tidak “karam”.
Sebelum benar-benar mengetuk palu kenaikan BBM, Menkeu Purbaya mengungkapkan adanya strategi mitigasi berupa realokasi anggaran besar-besaran.
Beberapa program nasional yang dinilai memiliki urgensi pendukung rendah akan dipangkas. Salah satu yang disorot adalah program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, Purbaya memastikan bahwa pemangkasan tidak akan menyentuh porsi makanan rakyat, melainkan pos belanja pendukung seperti:
- Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Kegiatan administratif yang tidak berdampak langsung pada gizi masyarakat.
- Program-program dengan tingkat urgensi rendah lainnya yang bisa digeser untuk menjaga napas APBN.
“Program MBG itu bagus, tapi kami ingin mencegah belanja yang tidak mendukung langsung makanan, misalnya beli motor. Itu yang bisa kita alokasikan kembali untuk menjaga kesehatan fiskal,” tambahnya.
Pengalaman Pahit 150 Dolar AS
Meski situasi terlihat genting, Menkeu mencoba menenangkan publik dengan mengingatkan memori ekonomi Indonesia saat menghadapi krisis energi masa lalu.
