IKNPOS.ID – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan, pemerintah daerah memegang peran strategis dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan angka kemiskinan nasional. Komitmen kepala daerah menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di kantor Kemenko PM, Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026.
Cak Imin menyampaikan bahwa implementasi program di lapangan sangat bergantung pada kepemimpinan daerah.
“Pemerintah daerah menjadi subjek utama pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Keberhasilan kebijakan ditentukan kapasitas dan komitmen kepala daerah,” ujarnya.
Ia mengingatkan, urusan sosial dan pengentasan kemiskinan merupakan kewajiban daerah sesuai regulasi. Hal ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang meminta pemerintah daerah menyelaraskan program dengan kebijakan nasional, memperbarui data kemiskinan secara berkala, serta fokus pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas dengan tingkat kerentanan tinggi.
Cak Imin menekankan peran gubernur sebagai koordinator provinsi yang mengintegrasikan program kabupaten/kota dan melaporkan perkembangan setiap enam bulan. Sementara bupati dan wali kota menjadi ujung tombak pelaksanaan melalui program operasional sesuai karakteristik wilayah, koordinasi lintas dinas, dan dukungan nyata terhadap pemberdayaan ekonomi warga.
Menurut Cak Imin, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan hulu peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan hilirnya adalah pemberdayaan.
“Bantuan sosial hanya bersifat sementara, sementara jaminan sosial menjadi pelindung dasar,” katanya.
Pemerintah kini menggeser pendekatan dari perlindungan menuju pemberdayaan produktif. Strateginya meliputi penguatan data, pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan melalui penciptaan kerja dan akses usaha, serta kolaborasi multipihak untuk membangun ekosistem ekonomi.
