IKNPOS.ID – Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Indra Gunawan, mengingatkan adanya potensi risiko dalam pola distribusi nilai manfaat dana haji yang berlaku saat ini. Ia menyebut, jika tidak segera dibenahi, mekanisme tersebut secara teori keuangan jangka panjang bisa menyerupai skema “mirip ponzi”.
Pernyataan itu disampaikan Indra dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Jumat, 13 Februari 2026.
Menurut Indra, sejak BPKH berdiri, lembaga telah menyalurkan nilai manfaat kepada sekitar 5,7 juta calon jemaah dalam daftar tunggu melalui skema virtual account. Total nilai manfaat yang telah didistribusikan mencapai Rp18,3 triliun.
Setiap calon jemaah, kata dia, rata-rata telah menerima tambahan sekitar Rp3 juta di rekening virtual masing-masing. Dengan setoran awal sekitar Rp25 juta, maka saldo akumulatif kini berada di kisaran Rp28 juta per orang.
“Masing-masing sudah dapat di dompet mereka virtual account itu tiga juta rupiah. Jadi 25 juta, tambah tiga, sekarang totalnya sudah 28 juta,” ujar Indra.
Soroti Ketimpangan Alokasi Manfaat
Indra juga menyoroti ketimpangan pembagian nilai manfaat antara jemaah yang masih menunggu dan mereka yang berangkat pada tahun berjalan. Ia merujuk rekomendasi Ijtima Ulama 2023 yang menyarankan porsi manfaat lebih besar diberikan kepada jemaah yang berangkat.
Nilainya disebut mencapai Rp41,6 triliun atau hampir 70 persen dari total manfaat yang tersedia. Menurutnya, jika pola ini terus berjalan tanpa pembenahan, berpotensi menimbulkan tekanan keberlanjutan keuangan.
Ia menegaskan, istilah “mirip ponzi” bukan tudingan praktik ilegal, melainkan peringatan akademis agar tata kelola dana umat tetap sehat dan berkelanjutan. Dalam teori keuangan, sistem yang terlalu bergantung pada dana baru untuk menutup kewajiban lama mengandung risiko ketidakseimbangan apabila tidak diimbangi pertumbuhan dana dan imbal hasil yang memadai.
Usulkan Skema Rekening Individual
Sebagai solusi, BPKH mendorong reformasi melalui penerapan sistem individual account atau rekening individual. Dalam skema ini, setiap jemaah memiliki perhitungan nilai manfaat yang lebih proporsional berdasarkan masa tunggu dan jumlah setoran.
