Pengendalian Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat
Selain penegakan hukum dan pengelolaan hutan, pembahasan juga mencakup:
- Penguatan kemitraan konservasi
- Peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan
- Pengendalian kependudukan di kawasan Nusantara
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Pemprov Kaltim: Kebijakan Harus Realistis
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mendukung sinergi tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan penataan kawasan tidak boleh hanya berdasarkan perencanaan di atas kertas.
“Penataan kawasan tidak bisa hanya dilihat dari perencanaan, tetapi harus mempertimbangkan kondisi aktual masyarakat,” ujarnya.
Menuju IKN sebagai Kota Masa Depan
Kolaborasi antara Otorita IKN dan Pemprov Kaltim menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan ibu kota baru berjalan seimbang antara aspek lingkungan, sosial, dan hukum.
Pelestarian hutan disebut sebagai fondasi penting untuk mewujudkan IKN sebagai kota masa depan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan.
