IKNPOS.iD – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, turut ambil bagian dalam aksi penghijauan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/2/2026). Bersama Insan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sebanyak 850 pohon berhasil ditanam di kawasan yang menjadi pusat aktivitas pemerintahan baru tersebut.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari gerakan rutin yang telah dicanangkan untuk menghijaukan IKN secara berkelanjutan. Penanaman pohon dilakukan sebagai wujud komitmen membangun Nusantara dengan konsep kota hutan yang ramah lingkungan.
Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita IKN, Onesimus Patiung, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan arahan Kepala Otorita IKN agar penanaman pohon dilakukan secara berkala.
“Hari ini, kita menanam sebanyak 850 tanaman. Ini adalah tugas yang diberikan kepada kita oleh Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki Hadimuljono, yaitu dalam satu bulan untuk melakukan menanam bersama, demi menghijaukan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Komitmen Lingkungan di Kawasan Inti Pemerintahan
Penanaman pohon difokuskan di KIPP Nusantara, kawasan strategis yang akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan nasional. Kehadiran MenPANRB bersama jajaran Kementerian PANRB menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, MenPANRB didampingi Sekretaris Kementerian PANRB, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik, serta Sekretaris Kedeputian Sumber Daya Manusia Aparatur. Agenda penghijauan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja yang sebelumnya diisi dengan kuliah umum bersama ASN yang bertugas di Nusantara.
Aksi tanam pohon juga dimaknai sebagai bentuk edukasi lingkungan. Insan Otorita IKN dilibatkan secara aktif agar memahami tata cara penanaman yang baik dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kesadaran menjaga ekosistem tumbuh dari dalam komunitas pemerintahan sendiri.