IKNPOS.ID – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi melantik 162 pejabat baru yang terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 16 Pejabat Administrator, serta 145 Pejabat Pengawas. Dari total tersebut, 42 orang mengikuti prosesi pelantikan secara langsung, sementara lainnya bergabung secara daring.
Langkah ini menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi guna memastikan pelayanan kepada jemaah haji dan umrah semakin optimal, mulai dari tahap pendaftaran, pembinaan, keberangkatan, hingga kepulangan ke Tanah Air.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik memikul tanggung jawab besar untuk menghadirkan layanan yang berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Jemaah adalah pusat dari seluruh kerja kita. Setiap kebijakan, setiap prosedur, dan setiap layanan harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh jemaah. Mereka adalah tamu Allah yang harus kita layani dengan hormat, empati, dan profesionalisme,” tegasnya dalam pelantikan di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat pusat turut dilantik, di antaranya AA Gunawan sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, serta Imam Saroni sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha pada Bagian Penatausahaan, Penghapusan, dan Pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Biro Keuangan dan BMN.
Penguatan sektor keuangan serta pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dinilai krusial dalam mendukung kelancaran layanan. Tata kelola anggaran dan aset yang tertib diyakini berdampak langsung pada kesiapan fasilitas, kelancaran operasional, hingga kualitas pelayanan baik di pusat maupun daerah.
Dalam arahannya, Dahnil juga menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama menjaga kepercayaan publik.
“Integritas adalah harga mati. Setiap rupiah anggaran dan setiap aset negara harus dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kepercayaan jemaah kepada negara hanya bisa dijaga dengan komitmen moral yang kuat dari seluruh pejabat dan pegawai,” ujarnya.
