IKNPOS.ID – Realisasi transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 mencapai Rp40,2 triliun. Dana tersebut didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp30,74 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Kementerian Keuangan, Edih Mulyadi, menyebutkan bahwa realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut telah mencapai 95,05 persen dari total pagu Rp42,3 triliun.
“Realisasi TKD sebesar Rp40,2 triliun ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta memperkuat layanan publik,” ujarnya di Samarinda.
Rincian Transfer APBN ke Kaltim 2025
Dari total Rp40,2 triliun, berikut rincian penyalurannya:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Rp30,74 triliun
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp6,18 triliun
- DAK Non-Fisik: Rp2,41 triliun
- DAK Fisik: Rp148,78 miliar
- Dana Insentif Daerah (DID): Rp59,48 miliar
- Dana Desa: Rp657,67 miliar
Besarnya porsi DBH menunjukkan kuatnya kontribusi sektor sumber daya alam terhadap fiskal daerah Kaltim.
Fokus TKD 2025: Dorong Pertumbuhan dan Kurangi Kemiskinan
Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk:
- Memperkuat desentralisasi fiskal
- Meningkatkan kualitas layanan publik
- Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
- Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
Dana transfer ini difokuskan pada sektor prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, hingga pariwisata.
Selain itu, kebijakan TKD juga disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat guna mendukung target pembangunan nasional secara lebih luas.
Belanja Pemerintah Pusat di Kaltim Capai Rp63,4 Triliun
Tak hanya transfer daerah, realisasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga di Kaltim sepanjang 2025 juga mencapai Rp63,4 triliun, atau 95,77 persen dari pagu anggaran.
Belanja tersebut didominasi oleh:
- Belanja Modal: Rp16,04 triliun
- Belanja Pegawai: Rp3,86 triliun
- Belanja Barang: Rp3,3 triliun
- Bantuan Sosial: Rp10,74 miliar
Sebagian besar belanja modal dialokasikan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
IKN Jadi Motor Penggerak Ekonomi Kaltim
Pembangunan infrastruktur di IKN menjadi salah satu faktor utama tingginya realisasi belanja pemerintah pusat di Kaltim. Proyek-proyek strategis ini diharapkan mampu:
- Mendorong investasi
- Membuka lapangan kerja
- Menggerakkan ekonomi lokal
- Meningkatkan daya saing daerah
Dengan realisasi transfer APBN dan belanja pusat yang tinggi, Kaltim diproyeksikan tetap menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi kuat di Indonesia.
