IKNPOS.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana dan menunjukkan kemajuan signifikan. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang menyebut proyek strategis nasional tersebut mengalami kemacetan atau mangkrak.
“Tidak ada yang mangkrak di IKN. Pembangunannya berjalan sesuai timeline yang sudah ditetapkan,” ujar Gibran dalam talkshow Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026).
Gibran mengungkapkan bahwa dirinya meninjau langsung pembangunan IKN pada Desember 2025, dan hasilnya menunjukkan progres yang positif. Bahkan, dua pekan setelah kunjungannya, Presiden RI juga melakukan peninjauan langsung ke lokasi.
Menurut Gibran, sejumlah infrastruktur utama telah dibangun sesuai target. Fokus pembangunan saat ini diarahkan pada gedung lembaga legislatif dan yudikatif.
“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelah itu Pak Presiden juga ke sana. Progresnya bagus dan sesuai timeline. Sekarang PR-nya tinggal pembangunan gedung DPR serta lembaga yudikatif seperti MA, MK, dan lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gibran menggambarkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni, terutama bagi generasi muda. Ia menekankan keunggulan IKN yang relatif minim risiko bencana, memiliki kualitas udara yang baik, serta dirancang bebas kemacetan.
“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Kita bukan hanya memindahkan kantor pemerintahan, tapi juga membangun pola pikir dan budaya baru,” katanya.
Seiring berjalannya waktu, Gibran menyebutkan bahwa fasilitas penunjang di IKN akan terus dilengkapi. Berbagai bangunan komersial dan ruang publik akan hadir untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aparatur negara.
“Ke depan akan muncul supermarket, pusat hiburan, sport center, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Gibran, menargetkan seluruh infrastruktur utama IKN rampung pada 2028. Dengan begitu, pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas pemerintahan dapat berjalan efektif dari ibu kota negara yang baru.
