Johan
Lama bekerja di perusahaan yg kadang jadi rekanan dgn instansi2 maupun perusahaan pelat merah. Sudah hafal dgn tindak tanduk orang2nya dari tingkat manajer sampai kaum keroco di lapangan. Nyaris semua korup. Setiap proyek ada fee, gratifikasi, dan segala macam. Orang2 seperti Pak Ahok dan Pak Dahlan mungkin bersih. Tapi saya percaya mereka tau dibawah mereka banyak tikus berkeliaran. Masalahnya para tikus itu mainnya rapi, tidak secara langsung menggerogoti keuangan perusahaan. Jadi sulit menindaknya. Lebih banyak dibiarkan. Selama tidak banyak berdampak pada kinerja perusahaan, pura2 tidak tau saja. Pakta integritas jadi surat biasa tanpa makna. Yg menderita adalah adalah perusahaan2 yg jadi rekanannya. Diperas habis2an. Profit hancur2an dibawah 10%. Sebagai orang yg pernah ditunjuk perusahaan untuk berhubungan dgn para tikus itu. Tingkat stres yg saya rasakan sangat tinggi. Terlalu banyak permintaan yg membuat anda pusing tujuh keliling. Bayangkan anda mendapatkan berbagai macam pesan dari para tikus, yg boleh dikatakan isinya tidak ada hubungannya dgn proyek yg berlangsung. “Pak, laptop saya rusak.” “Pak, anak saya mau daftar sekolah.” “Pak, ibu saya sakit. Sedang dirawat di RS swasta.” “Pak, saya lagi renov dapur.” “Pak, ruang keluarga saya kosong. Rencana mau di isi meja biliar.” “Pak, rokok bapak semalam bikin saya batuk.” “Pak…..” “Pak…..” “Pak…..” Astaga. Apa hubungannya semua itu dgn saya atau perusahaan kami? Tapi ini semua nyata adanya.
Udin Salemo
@”wakhaji” JZ, Memilih pimpinan perusahaan di negara jiran itu perkiraan inyong berdasarkan meritokrasi. Jadi direktur perusahaan negara bukan ala politisasi. Bukan karena dia salah satu ketua partai, bendahara partai, pembina partai, tim pemenangan capres, jubir pemenangan pemilu. Tak ada tim pemenangan pemilu Anwar Ibrahim yang jadi direktur perusahaan milik negara Malaysia. Tak ada balas budi dalam memilih pimpinan perusahaan negara. Itu sudah berlangsung sejak Tun M menjadi perdana menteri. Menurut inyong semangat pemimpinnya adalah memajukan perusahaan negara. Bukan menggemukkan dompet partai. Partainya Lim Guan Eng (DAP) sebagai pemilik kursi parlemen paling banyak pun tak meminta jatah jadi komisaris atau direktur perusahaan negara. Orang orangnya partai Anwar Ibrahim (PKR) pun dilarang mengisi direktur perusahaan negara. Padahal PM Malaysia dijabat ketua PKR. Begitu pun partainya Zahid Hamidi (UMNO) tak memasukkan kadernya jadi komisaris dan direktur perusahaan BUMN Malaysia. Dalam mengelola perusahaan milik negara, jiran itu jauh lebih unggul dari Konoh haha…
