Kunjungan Perdana Presiden Prabowo Bakar Semangat Otorita IKN Tuntaskan Target 2028

IKNPOS.ID – Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pekan ini menjadi suntikan motivasi besar bagi jajaran Otorita IKN (OIKN). Kehadiran kepala negara tersebut tidak hanya memberikan arahan teknis, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur.

Hapus Keraguan Investor dan Masyarakat
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan momentum krusial yang seharusnya mengakhiri spekulasi mengenai kelanjutan proyek Nusantara. Ia menegaskan bahwa jajarannya kini merasa lebih optimis dan siap menjalankan mandat Presiden dengan penuh tanggung jawab.

“Kedatangan Bapak Presiden memberikan semangat tersendiri bagi kami untuk melaksanakan amanah ini. Kami ingin memastikan kepada masyarakat dan para investor agar tidak perlu ragu lagi mempertanyakan kelanjutan pembangunan ini,” ujar Basuki di IKN, Rabu 14 Januari 2026.

Basuki juga mengajak para calon investor untuk melihat kunjungan ini sebagai jaminan kepastian hukum dan operasional. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan penuh untuk mentransformasi IKN menjadi ibu kota politik Indonesia yang fungsional mulai tahun 2028.

Komitmen Jalankan Perpres 79 Tahun 2025
Setelah menerima sejumlah masukan dan koreksi desain langsung dari Presiden, OIKN berjanji akan bekerja lebih ekstra. Basuki menekankan bahwa seluruh pengerjaan infrastruktur akan mengacu pada target waktu yang ketat sebagaimana tertuang dalam payung hukum terbaru.

“Kami bertekad melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya dan tepat waktu, sesuai dengan perintah Bapak Presiden dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025,” tegas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dalam tinjauan tersebut, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada desain dan fungsi kompleks lembaga negara. Meski ada beberapa koreksi, hal tersebut bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kesiapan infrastruktur sebelum perpindahan besar-besaran dilakukan.