IKNPOS.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) mengambil langkah strategis dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Melalui pengelolaan zakat yang produktif, profesional, dan transparan, zakat diarahkan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, apabila dikelola secara amanah dan tepat sasaran.
“Zakat bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga kekuatan ekonomi yang luar biasa jika dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ujar Norsan di Pontianak, Senin (12/1).
Menurut Norsan, peran Baznas Kalbar harus diperluas sebagai bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Ia mendorong agar dana zakat tidak lagi didominasi bantuan konsumtif, melainkan diarahkan ke program produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi umat.
Program seperti pembiayaan usaha mikro, penguatan UMKM berbasis syariah, hingga penciptaan lapangan kerja dinilai dapat menjadi jalan keluar jangka panjang dalam menekan angka kemiskinan.
Anak Muda dan Kepemimpinan Visioner
Norsan juga menaruh harapan besar pada kepengurusan Baznas Kalbar yang kini didominasi kalangan muda. Ia meyakini kombinasi energi muda dan kepemimpinan yang visioner akan melahirkan inovasi baru dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
“Kepercayaan publik adalah kunci. Integritas dan profesionalisme pengurus harus dijaga agar zakat benar-benar menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Perkuat Payroll Zakat ASN
Salah satu langkah konkret yang tengah diperkuat Pemprov Kalbar adalah optimalisasi payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) Muslim. Program ini telah berjalan sejak pertengahan 2025, namun dinilai masih belum maksimal.
Untuk itu, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemotongan zakat dilakukan secara langsung, terintegrasi, dan berkelanjutan sebelum disalurkan melalui Baznas Kalbar.
“Jika dikelola dengan serius, dana zakat ASN bisa menjadi kekuatan besar bagi ekonomi umat,” kata Norsan.
