Lebih lanjut, Seno Aji menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN (OIKN) dengan pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi yang solid menjadi kunci agar pembangunan IKN tetap berpijak pada kearifan lokal dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Ia berharap forum diskusi tersebut dapat melahirkan masukan substantif bagi penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN tentang Daerah Mitra.
“Dengan regulasi yang tepat, pembangunan IKN akan berjalan lebih inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang, khususnya bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur,” tutupnya.