Dari Teguran hingga Pembongkaran, Otorita IKN Tegakkan Aturan di Kawasan Ibu Kota Baru

Pembongkaran sebagai Langkah Terakhir

Pembongkaran bangunan tanpa izin dilakukan sebagai langkah terakhir apabila seluruh tahapan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Otorita IKN menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan secara terukur dan hanya terhadap bangunan yang terbukti melanggar ketentuan perizinan dan tata ruang.

Melalui Satgas Mahakam Nusantara yang melibatkan aparat kepolisian setempat, Otorita IKN telah melakukan pembongkaran terhadap puluhan lokasi usaha ilegal, termasuk aktivitas jual beli besi tua dan warung tanpa izin di kawasan IKN. Tindakan ini juga merupakan respons atas aduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan kasus pencurian material konstruksi.

Pendekatan bertahap dari teguran hingga pembongkaran mencerminkan prinsip due process dalam penegakan aturan, di mana setiap tindakan memiliki dasar hukum dan tahapan yang jelas.

Ketertiban Umum dan Keamanan Kawasan Strategis

Penegakan aturan di kawasan IKN tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan proyek strategis nasional. Bangunan liar dan usaha ilegal dinilai berpotensi menciptakan kerawanan sosial, konflik antarwarga, serta mengganggu kelancaran pembangunan infrastruktur negara.

Dalam konteks keamanan, pencurian material konstruksi menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius. Material pembangunan yang hilang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat menghambat jadwal pembangunan dan menurunkan standar keselamatan kerja.

Pengawasan ketat dan penindakan tegas dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik dan aset negara.

Relevansi Penegakan Aturan dengan Praktik Kota Modern

Penegakan aturan yang konsisten merupakan ciri utama kota-kota modern yang berhasil menjaga kualitas hidup warganya. Studi mengenai urban governance menegaskan bahwa kota baru yang gagal menertibkan pembangunan sejak awal cenderung menghadapi biaya sosial dan lingkungan yang tinggi di kemudian hari.

IKN, sebagai proyek kota baru berskala nasional, berupaya menghindari pola tersebut dengan menerapkan pengendalian ruang yang ketat. Pendekatan ini menempatkan hukum dan tata kelola sebagai instrumen utama pembangunan, bukan sebagai pelengkap setelah masalah muncul.