Bantah Isu Mangkrak, DPR RI Sebut Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN Sebagai Pesan Politik Kuat

IKNPOS.ID – Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, memberikan respons positif atas kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin 12 Januari 2026. Menurutnya, kehadiran Kepala Negara secara langsung di lokasi pembangunan merupakan jawaban tegas atas berbagai spekulasi negatif yang menyebut proyek IKN akan terhenti atau mubazir.

Rifqinizami menegaskan bahwa kunjungan ini memberikan kepastian kepada publik dan investor mengenai keberlanjutan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tersebut.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ujar Rifqinizami dalam keterangan resminya, Selasa 13 Januari 2026.

Titik Tanpa Balik bagi Pembangunan IKN
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan pesan politik kedua dari Presiden Prabowo. Sebelumnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang mendukung IKN sebagai “Ibu Kota Politik” Indonesia pada tahun 2028.

Rifqinizami menekankan bahwa keberlanjutan IKN adalah sebuah keniscayaan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ia menilai tidak ada alasan untuk mundur karena anggaran yang telah disahkan mencapai hampir Rp100 triliun.

“Ini adalah no point to return (titik tanpa balik). Anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp100 triliun akan sangat mubazir jika pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibu kota negara,” tegasnya.

Menanti Keputusan Pemindahan ASN
Terkait operasional kota, Komisi II DPR RI juga menyoroti kesiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Rifqi menyebutkan bahwa Menteri PANRB, Rini Widyantini, sebenarnya telah menyiapkan strategi taktis dan cetak biru kementerian mana saja yang akan pindah lebih dulu.

Saat ini, fasilitas di IKN seperti rumah susun (rusun) sudah siap menampung hingga 15.000 orang. Namun, eksekusi pemindahan tersebut tetap menunggu restu dan keputusan final dari Presiden Prabowo setelah ia meninjau langsung progres di lapangan.