IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kalangan muda menjadi elemen paling krusial dalam proses pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut generasi muda sebagai tulang punggung perubahan birokrasi dan tata kelola pemerintahan di ibu kota baru.
“Fokus utama pemindahan ke IKN adalah ASN muda. Generasi muda harus menjadi motor penggerak perubahan,” ujar Basuki.
Basuki menekankan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berbicara soal infrastruktur fisik.
Melainkan, penciptaan ekosistem pemerintahan dan kehidupan kota yang benar-benar baru.
IKN dirancang menjadi pusat aktivitas pemerintahan modern sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi.
Termasuk bagi masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Menurutnya, kehadiran ASN muda akan mempercepat integrasi antara sistem pemerintahan, teknologi digital, dan dinamika sosial masyarakat sekitar.
Penguatan ASN untuk Target Pemerintahan 2028
Otorita IKN terus mendorong kesatuan langkah dan kesiapan seluruh ASN dalam mengawal transformasi kelembagaan menuju target operasional penuh pemerintahan pusat pada 2028.
ASN muda dinilai memiliki peran strategis dalam:
- mendorong birokrasi yang adaptif
- membangun sistem kerja digital
- mempercepat pengambilan keputusan
- meningkatkan kualitas layanan publik
“ASN di IKN bukan hanya mengelola sistem, tetapi ikut membentuk wajah ibu kota baru Indonesia,” papar Basuki.
Dalam proses pemindahan aparatur negara ke IKN, ASN dari generasi milenial dan Gen Z menjadi prioritas utama.
Otorita IKN menilai kelompok usia ini lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, budaya kerja kolaboratif, serta sistem pemerintahan berbasis digital.
Basuki menyebut, karakter tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun birokrasi yang lebih ramping, cepat, dan transparan di ibu kota baru.
Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.100 pegawai telah aktif bertugas di lingkungan Otorita IKN. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan tahapan pemindahan fungsi-fungsi pemerintahan pusat.
